KADIS PMD SUMBAR DESAK DPRD AGAM LAHIRKAN PERDA TENTANG NAGARI ADAT

0

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat   Drs. H. Syafrizal. MM ketika pertemuan antara Komisi I DPRD Kabupaten Agam dengan Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Smatera Barat Selasa 23 Juni 2020 di aula DPMD Sumbar Jalan Pramuka Nomor 13 Khatib Sulaiman Padang.

Lebih lanjut Pak Ucok begitu beliau sering dipanggil mengatakan bahwa “Nagari Adat Percontohan menuju Pemerintahan Nagari Adat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 97, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melahirkan PERDA Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, PERDA No.7 ini juga telah disosialisasikan ke seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, sekaitan dengan itu semua maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui DPMD juga membentuk 2 (dua) Nagari Adat sebagai Pilot Projeck yaitu Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam dan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dimana kedua Nagari ini telah dilakukan pembinaan selama dua tahun yaitu dari tahun 2019-2019, dengan memberikan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Orientasi Penguatan Lembaga Adat, Focus Group Discusion (FGD)  dan Capacity Building (Study Banding), kedua Nagari ini merupakan sebagai cikal bakal untuk dijadikan sebagai bentuk pelaksanaan Pemerintahan Nagari Adat (Pemerintahan Nagari yang sebenarnya seperti sebelum berlakuknya UU No 5 Tahun1979 yang lalu) di Sumatera Barat.

Mantan Penjabat Bupati Dharmasraya ini juga mengatakan bahwa “ada beberapa Daerah yang juga telah mengusulkanNagari Adat Percontohan diantaranya, Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, Nagari Andaleh Baruah Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, Nagari Aie Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Nagari Pauah IX Kecamatan Kuranji Kota Padang”. Khusus Kabupaten Agam di tahun 2019 mengusulkan lagi lima 5 (lima) Nagari untuk dijadikan Nagari Adat yaitu, Ngari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu, Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua, Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur, Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung dan Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang”. Karena banyaknya usulan dari Nagari Adat Percontohan dari Kabupaten Agam maka Pak Ucok sangat berharap sekali kepada DPRD Agam untuk segera membahas RANPERDA tentang Nagari Adat ini, atau DPRD juga dapat menggunakan Hak Inisiatifnya untuk melahirkan PERDA Nagari tersebut. Pak Ucok juga mengatakan bahwa “pertemuan dengan Komisi I DPRD Agam ini sangat beliau tunggu-tunggu, agar dapat menyampaikan masalah tentang PERDA Nagariini”. Karena keinginan masyartakat beserta Ninik mamak di tengah masyarakat Agam sangat kuat sekali untuk melaksanakan Pemerintahan Nagari adat atau Berpemerintahan “NAGARI” yang sesuai dengan adat istiadat dan yang betul-betul dilaksanakan berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang berlaku di Nagari tersebut yang masih terleihara dalam kehidupan mereka di tengah masyaraakat.

Menyinggung masalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) beliau mengatakan bahwa yang menjadi sasaran dari BLT DD ini adalah Kepala Keluarga (KK) Miskin Non Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Non Tunai (BPNT) anatara lain adalah:  Keluarga yang hilang Mata Pencahariannya, Masyarakat yang belum terdata (exclusion error) dan yang mempunyai anggota keluarga sakit menahun (kronis), khusus BLT Dana Desa tidak boleh diberikan dalam bentuk SEMBAKO, demikian Mantan Wakil Bupati Pesisir Selatan ini menutup penjelasannya. Setelah paparan ini dilaksanakan sesi tanyajawab, yang ditanyakan disamping tentang BLT Dana Desa, juga tentang usulan Nagari Adat, Pemekaran Nagari, dan Jabatan Perangkat Nagari dan jabatan BAMUS. Adapun anggota Komisi I DPRD  Agam yang hadir adalah Mega Indra Putra Fraksi Demokrat (Wakil Ketua DPRD), Syaflin Fraksi PAN (Ketua Komisi I), Zulfahmi Fraksi Golkar, Rinal Wahyudi Fraksi Gerindra, Guswardi Fraksi PKS, Syafrizal Partai Berkarya, Syafri Dt. Rajo Api Fraksi Demokrat, Zulhendri Fraksi Gerindra, Budiharto Fraksi Golkar, Fery Andriano Fraksi demokrat dan Medrisal Athan Fraksi PPP serta beberapa orang staf sekretariat Dewan. Pertemuan dilanjutkan dengan makan siang bersama. (by. Aral)

Leave A Reply

Your email address will not be published.