Kadis PMD Sumbar: Kita Rindu Pemerintahan dan Adat Bersatu di Nagari

0

Pemerintahan Nagari di Sumbar seperti masa lalu sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Desa/Kelurahan, sangat dirindukan oleh masyarakat. Pada saat itu, pemerintahan dan kehidupan adat berjalan seiring dan seirama di nagari.

Hal itu disampaikan Kepaĺa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumatera Barat Drs. H. Syafrizal Ucok, MM. ketika memberikan sambutan pada pembukaan Focus Group Discussion (FGD) hasil penelitian Tim Peneliti LPDP-UIN Imam Bonjol Padang dengan judul “Pengembangan Pemerintahan Nagari Sebagai Model Implementasi Nilai-Nilai Adat Dalam Pemerintahan Desa Adat di Indonesia”, Senin (31/8) di Hotel Daima, Jalan Sudirman, Padang.

Menurut Syafrizal Ucok, kerinduan masyarakat tentang nagari di masa lalu itu kini bisa terjawab lagi, karena dalam UU No. 6/2014 tentang Desa mengakomodir adanya Desa Adat atau Nagari Adat. Prakteknya adalah, dimana pemerintahan dan adat dijalankan oleh satu tampuk di nagari. Limbago Adat yang ada dapat hidup dan berfungsi kembali sesuai dengan adat salingka nagari.

Tindak lanjut dari Nagari Adat itu, Pemprov Sumbar telah menerbitkan Perda No.7/2018 sebagai payung diterbitkannya Perda Nagari Adat di kabupaten/kota. Bersamaan dengan itu, ditetapkan pula sejumlah nagari sebagai nagari adat percontohan, seperti Nagari Lawang (Agam) dan Nagari Painan (Pesisir Selatan).

Penelitian yang dilaksanakan LPDP-UIN Imam Bonjol ini, bekerjasama dengan Dinas PMD Sumbar. Ada enam nagari yang menjadi objek penelitian ini yaitu, Nagari Taram (Kab. Limapuluh Kota), Nagari Balimbiang (Kab. Tanah Datar), Nagari Inderapura (Kab. Pesisir
Selatan), Nagari Sijunjung (Kab. Sijunjung), Nagari Kota Besar (Kab. Dharmasraya) dan Nagari Lubuak Malako (Kab. Solok Selatan).

Dari enam nagari yang diteliti ini tentu berbeda-beda sistim kepemimpinan adat istiadatnya, ada Koto Piliang, ada pula Bodi Chaniago dan ada pula gabungan keduanya.

Namun yang sangat menentukan adalah adat salingka nagarinya, yaitu
ada yang khusus yang berlaku di nagari dalam menjalankan adat istiadatnya. Sedangkan dalam menjalankan sistem pemerintahan harus ada model yang baku yang dapat mengakomodir adat
salingka nagari dalam pemerintahan Nagari Adat.

Tujuan penelitian ini seperti disampaikan oleh Rektor UIN Prof. Dr. Eka Putra Wirman, MA adalah penyempurnaan naskah buku “Nagari Sebagai Model Desa Adat di Indonesia”, buku model pengembangan pemerintahan nagari sebagai desa adat di Sumatera Barat dan naskah akademik Perda tentang Nagari di
tingkat kabupaten/kota.

Menurut Ketua Tim Peneliti Welhendri Azwar, M.Si., FGD ini diikuti 40 orang dari berbagai lintas ilmu, profesi, Korprov Tenaga Ahli Dana Desa dan lembaga terkait.

Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari proyek Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Kompetitif Nasional Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) RI melalui Kementerian Keuangan RI tahun anggaran 2019 hingga 2021. (rel/gk)

Leave A Reply

Your email address will not be published.