25 Nagari Masih Berstatus Tertinggal, DPMD Sumbar Gandeng Kampus Unidha dan BRIN Tingkatkan Kapasitas SDM

25 Nagari Masih Berstatus Tertinggal, DPMD Sumbar Gandeng Kampus Unidha dan BRIN Tingkatkan Kapasitas SDM

Info Nagari Admin DPMD(Operator - Admin) 24 Juli 2023 10:12:19 WIB


Infosumbar.net- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumatera Barat (Sumbar) mencatat 25 nagari atau desa masih berstatus tertinggal.

Rektor Unidha Novesar Jamarun, menjelaskan akan mendukung dalam peningkatan kapasitas SDM di nagari atau desa di Sumbar.

“Jika ada warga di nagari yang direkomendasikan oleh wali nagarinya untuk meningkatkan kapasitas baik ambil S1 atau S2 kami akan diberikan diskon khusus,” kata usai talk show di Universitas Dharma Andalas (Unidha), Senin (17/7/2023).

Ia menyebutkan, langkah ini diambil sebagai wujud nyata fungsi perguruan tinggi swasta di dalam peningkatan SDM. Saat ini, sejumlah program sudah berjalan dengan bekerja sama dengan beberapa daerah.

“Saat ini sudah berjalan dengan beberapa kota dan kabupaten. Tahun ini, sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Payakumbuh, Insya Allah Sijunjung juga. Kita mulai serius melakukan,” pungkasnya.

Kemudian Nagari atau desa tertinggal ini tersebar di beberapa kabupaten/kota di Sumbar dan terbanyak berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Namun angka nagari atau desa tertinggal untuk tahun 2023 ini sudah mulai berkurang,” kata Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumbar, Mahdianur.

Sebelumnya, pada tahun 2022 terdapat 28 nagari atau desa berstatus tertinggal. Namun saat sekarang untuk nagari atau desa berstatus sangat tertinggal sudah tidak ada.

“Informasinya untuk 2023, berkurang menjadi 25 desa atau nagari tertinggal,” tuturnya

Diakuinya, ada 90 item penilaian sehingga nagari atau desa itu dianggap berstatus tertinggal. Di antaranya, banyaknya sarana dan prasarana yang belum tersedia.

“Contohnya nakes tidak ada. Puskesmas pembantu tidak ada. Mengakibatkan susahnya akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Kemudian, soal sarana dan prasarana jalan. Serta, angka stunting yang cukup tinggi di nagari atau desa tersebut. Semua itu akan menjadi penilaian.

“Permasalahan ini terbanyak di Kepulauan Mentawai. Karena memang akses jangkauan yang sangat tinggi. Blank spot masih banyak, jaringan listrik tidak stabil. Pendidikan yang sangat terbatas,” katanya.

Maka dari itu, melalui talk show dan MoU bersama Unidha dan BRIN diharapkan ke depan ada pendampingan kepada masyarakat di nagari.

“Ini sangat penting untuk dilakukan pengawasan, pendampingan juga oleh tenaga dosen untuk melakukan penguatan mengidentifikasi persoalan nagari. Kemudian menguatkan profil nagari,” ungkapnya.

“Lanjut juga melakukan mengidentifikasi perencanaan bisnis yang matang yang bermanfaat dan berkembang di tengah masyarakat. Tanpa ada pendampingan nanti akan liar,” sambungnya.

Menurutnya, melalui penandatanganan MoU ini akan ada beberapa kegiatan penguatan-penguatan sendi-sendi pemberdayaan masyarakat di nagari.

“Hari ini kita melaksanakan talk show membahas, mengupas kondisi kekinian nagari. Kemudian apa kira-kira ke program yang bisa ditawarkan, bisa dilaksanakan dan bisa,” imbuhnya. (Bul)